in

Penolakan Pergantian Rektor UMS, Pemuda Muhammadiyah: Mereka Tidak Tahu Tentang Muhammadiyah

PPPM – Mencermati adanya pro dan kontra penolakan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) dari pejabat lama, DR. H. Hermanto Suaib, MM kepada pejabat baru DR. H. Muhammad Ali, MM, MH membuat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PM) Kota Sorong angkat bicara.

Dalam press release yang diterima Papua barat Pos, Minggu (26/4), Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Sorong, Imran bersama Sekretaris, Hamdani Tukloy menyampaikan pro dan kontra yang terjadi atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengantikan Rektor UMS lebih dikarenakan adanya ketidaktahuan tentang Muhammadiyah. “Ketidaktahuan itu, kemudian memunculkan salah duga dan salah tafsir dalam melihat Keputusan Pimpinan Pusat dalam Pengangkatan Rektor UMS. Dimana Pimpinan Pusat Muhammadiyah memilih DR. Muhammad Ali, MM, MH,” kata Imran.

Ketidaktahuan itu, kata dia, lebih dikarenakan kurangnya informasi tentang mekanisme Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam tubuh Muhammadiyah. Maka sangat perlu, Pemuda Muhammadiyah sebagai sayap Muhammadiyah yang berjenjang dari pusat sampai di tingkat kelurahan atau kampung untuk meluruskan dengan narasi yang sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak tanpa menyinggung pihak manapun.

“Muhammadiyah itu organisasi Islam, yang dibentuk oleh seorang guru mengaji bersama anak didiknya. Tujuannya hanya untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu yang tidak mendapatkan pendidikan akhirnya bisa bersekolah. KH Ahmad Dahlan bersama anak didiknya lalu membiayai sendiri sekolah dan organisasi Muhammadiyah dengan harta yang dimiliki,” tulis Imran.

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. “Saya punya keinginan mendirikan sekolah untuk mencerdaskan anak-anak di daerah yang saya tinggal. Saya punya dana dan keinginan. Di tahun pertama saya membangun dua gedung sekolah. Lalu mulai meresmikan dan menerima anak didik. Saya lalu memberi gaji buat tenaga pengajar,” kata Imran mulai menguraikan.

Dalam perjalanan, sambung dia, dua sampai tiga tahun, modal untuk membiayai proses belajar dan mengajar telah habis. “Saya tentu ingin sekolah yang saya bangun bisa terus berjalan. Maka saya memutuskan meminta bantuan kepada pemerintah. Sayangnya, pemerintah belum mau membantu saya, sebab belum tahu karena pemerintah masih ragu dengan kredibilitas atau pengalaman saya yang belum teruji hingga pemerintah bersikap melihat dulu perkembangan dan potensi sekolah yang saya bangun kedepan,” tuturnya.

Namun berjalan setahun setalah itu, kata Imran, belum juga ada jawaban dari pemerintah, sementara proses belajar mengajar harus terus berjalan, sedangkan dana yang saya punya sudah tidak ada. “Saya kemudian mengetahui ada lembaga pendidikan swasta yang punya brand atau nama dan bisa diajak kerjasama. Kebetulan saya termasuk warga Muhammadiyah, maka saya memilih lembaga pendidikan Muhammadiyah,” papar Imran.

Lalu saya mendatangi Muhammadiyah, kemudian saya sampaikan maksud dan niat saya. Muhammadiyah lalu mau menerima untuk memberi label Muhammadyah pada sekolah yang saya bangun. Hanya saja, Muhammadiyah menyampaikan sekolah saya bisa mengunakan lebel Muhammadiyah dengan catatan harus mengikuti aturan Muhammadiyah, bahwa sekolah saya sudah menjadi milik umat, sehingga bila nanti saya diganti oleh orang lain yang ditunjuk Muhammadiyah saya harus bisa menerima kenyataan itu. “Saya pun menyanggupi syarat dan ketentuan yang diatur Muhammadiyah itu,” tandasnya.

Itulah gambaran sederhana amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Ada beberapa amal usaha yang dibangun oleh warga Muhammadiyah secara pribadi lalu diserahkan ke Muhammadiyah, dan ribuan amal usaha berupa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan perguruan tinggi yang dibangun oleh Muhammadiyah sendiri

“Kondisi inilah yang sekarang dialami oleh UMS sebagai amal usaha Muhammadiyah. Didalam Muhammadiyah prestasi ukurannya adalah amaliah. Muhammadiyah pun sangat menghargai pribadi yang telah berjuang untuk memajukan Amal Usaha Muhammadiyah dengan cara menganti pada saat akhir masa jabatan,” Imran memaparkan.

Muhammadiyah , lanjut dia lagi, sejak awal berideologi tajdid (pembaharuan) artinya Muhammadiyah tidak statis, dan terus bergerak mengikuti perkembangan jaman dan dinamika masyarakat dengan berpegang teguh pada Alquran dan Asunnah. Pandangan politik Muhammadiyah, ulas Imran, baik itu keluar maupun kedalam adalah berpegang pada politik keumatan dan menghindari politik kekuasaan. Maka itu, bila secara internal di Muhammadiyah tidak mengenal kepemimpinan berdasarkan poling atau suara terbanyak. Suara terbanyak tidak serta merta langsung menjadi ketua atau pimpinan amal usaha. Muhammadiyah jauh sebelum di Indonesia menerapkan anti politik kepemimpinan absulut, Muhammadiyah telah menjalankannya. “Siapa yang dipilih menjadi Ketua ataupun Pimpinan Amal Usaha entah dia berprestasi, memiliki trobosan dan begitu diidolakan sekalipun, bila sudah usai masa jabatan, dia harus siap untuk diganti atau dipilih kembali untuk masa jabatan berikut. Kemudian secara eksternal, politiknya Muhammadiyah, tidak ikut dukung mendukung untuk kepentingan kekuasaan. Kepatuhan kepemimpinan dalam tubuh Muhammadiyah baik di Pusat, sampai daerah dan di amal usaha adalah konstitusi organisasi yakni Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga,” tutupnya.

Sumber : papuabaratpos.com

Penulis: admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0