in

Kata Cak Nanto Soal WNI Eks ISIS

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto (dok Departemen Informasi dan Komunikasi PPPM)
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto (dok Departemen Informasi dan Komunikasi PPPM)

PPPM – Wacana pemulangan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kombatan Negara Islam Irak dan Syuriah (ISIS) mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Hanya beberapa kalangan yang setuju dan mempertimbangkan kepulangan ratusan eks WNI yang berangkat ke Suriah.

Terkait wacana tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhamadiyah Cak Nanto menyatakan ada dua pendekatan untuk menangani para eks Warga Negara Indonesia yang sudah memilih bergabung dengan ISIS dan berencana kembali ke tanah air. Dua pendekatan itu adalah pendekatan hukum dan humanis.

“Pertama kita tolak kembali ke Indonesia kedua kita terima dengan syarat satu pendekatan hukum dan pendekatan humanis,” terang Cak Nanto, Selasa 11 Februari 2020.

Disebutkan, pendekatan hukum dilakukan dengan menerima kembali WNI eks ISIS dengan syarat nantinya mereka tetap dikenai hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan humanis, lanjutnya yakni dengan cara menyediakan pulau khusus untuk dilakukan berbagai upaya deradikalisasi sebelum kembali ke masyarakat.

Pendekatan kedua ini (humanis), menurut Cak Nanto akan lebih susah dan rumit. Utamanya mengembalikan kondisi eks kombatan ISIS untuk mencintai negerinya kembali.

“Setelah kembalipun ada kontrol terus menerus untuk mengawasi mereka. Perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa mereka saudara kita yang tersesat jadi sudah jadi tanggung jawab kita untuk mengembalikan ke jalan yang benar.Tentu opsi ini akan lebih susah dan ribet,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana, kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki merupakan teroris lintas batas atau FTF. Dari hasil rapat kabinet, Pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris karena tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ucapnya.

Penulis: admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0