in

Gerindra dan Demokrat Diminta Tidak Kesampingkan Kepentingan Masyarakat

PDPM Deliserdang

PPPM – Kisruh yang terjadi pada fraksi di DPRD Deliserdang terkait pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mulai mendapat respon dari organisasi kemasyarakatan. Konflik dinilai tak lagi untuk kepentingan masyarakat, tetapi hanya persoalan kekuasaan.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Deliserdang menyayangkan kondisi tersebut. Persoalan AKD ada Fraksi yang kemudian memutuskan untuk tidak melakukan reses. Padahal reses itu adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Kapan lagi mau diserap aspirasi masyarakat kalau bukan pada momen reses,” kata Ketua PDPM Deliserdang, Rio Alvin Kurniawan baru-baru ini.

Tidak ikut sertanya dua fraksi di DPRD Deliserdang seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, jika tahap pertama tidak dilakukan, maka reses tahap kedua dan ketiga tidak boleh dilakukan.

“Saya sudah baca di media bahwa Fraksi Gerindra sudah menyatakan diri bahwa mereka tidak ikut reses dengan surat yang dikirim ke Sekretariat DPRD. Begitu juga Partai Demokrat, berdasarkan pengakuan Ketua Fraksinya,” sebut Rio.

“Jika mereka tidak melakukan reses, kan ada konstituen mereka yang aspirasinya tidak bisa ditampung. Reses itukan pada prinsipnya dilakukan supaya ada kesejahteraan untuk rakyat karena nanti hasilnya akan dibacakan pada sidang paripurna,” lanjutnya.

Pemuda Muhammadiyah berharap, ke depannya masing-masing dewan bisa menghentikan perselisihaan demi kepentingan masyarakat. Perselisihan atau konflik yang terjadi sudah begitu lama sehingga berdampak pada masyarakat.

Diketahui, Partai Gerindra merupakan pemenang Pemlu di Deliserdang, yang saat ini mendapat 8 kursi di DPRD, sedangkan Partai Demokrat mendapatkan 5 kursi.

Kedua fraksi itu menyatakan tidak mengikuti kegiatan reses tahap pertama tahun ini setelah silang pendapat dengan 7 fraksi lain terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sekretaris DPRD Deliserdang, Rahmad menyebut untuk periode pertama ini reses diagendakan mulai dari tanggal 17 sampai 22 Februari. Ia berharap agar seluruh dewan ataupun fraksi yang ada di DPRD bisa ikut melaksanakan reses pada pekan depan.
Diakuinya bahwa reses adalah bagian dari kewajiban dewan untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya masing-masing.

“Mekanismenya memang dewan harusnya ikut reses makanya kita harap semuanya bisa ikutlah. Tapi saat ini Fraksi Gerindra sudah memasukkan surat ke kita dan mengatakan kalau mereka tidak ikut reses. Ya kalau tidak bisa ikut reses tahap pertama untuk yang tahap kedua dan ketiga nanti tidak bisa juga. Sampai satu tahun anggaran ya tidak bisa lah mereka ikut,” kata Rahmad.

Sumber: news.metro24jam.com

Penulis: admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0