in

Didasari Semangat Kemajuan Bangsa, GBHN Relevan Untuk Memandu Pembangunan

Apel KOKAM Pemuda Muhammadiyah

PPPM – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) menilai penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), melalui amandemen terbatas UUD 1945 penting untuk dilakukan. Pasalnya GBHN dapat memandu jalannya pembangunan nasional, baik secara jiwa maupun fisik.

“Munculnya wacana untuk menghidupkan kembali GBHN, menurut pandangan kami penting untuk diletakkan dalam semangat untuk kemajuan bangsa ini,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto, kepada Okezone, Sabtu (24/8/2019).

Ia mengatakan, sebagian kalangan menganggap GBHN sebagai produk politik masa lalu. Karenanya GBHN dinilai tidak relevan dengan keadaan masa kini dan masa depan. Namun, Cak Nanto menyebutkan jika GBHN justru masih relevan dengan masa kini karena mengandung semangat nasionalisme dan patriotisme.

“Bagi kami di Pemuda Muhammadiyah, bangsa ini memang penting memiliki panduan seperti GBHN di masa lalu,” katanya.

Saat ini, di Indonesia ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai panduan pembungan Nasional. Namun, RPJP dan RPJM tidak cukup karena penekannya pada aspek pembangunan fisik. Padahal semangat pembangunan bangsa yang diutamakan adalah pembangunan jiwa baru kemudian fisik.

“Dalam konteks munculnya wacana mengembalikan GBHN menemukan relevansinya, karena memang GBHN mengandung semangat nasionalisme, patriotisme, kemandirian karena semangat pembangunan dalam GBHN semuanya dimaksudkan untuk kepentingan bangsa, rakyat dan negara,” tutur Cak Nanto.

Wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN kembali mencuat. Ketua MPR Zulkifli Hasan berkata penataan kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk GBHN direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014 untuk dijalankan pada periode 2014-2019.

Namun faktanya MPR periode 2014-2019 belum mampu mewujudkannya. Karena itu, kata Zulkifli, pihaknya merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk merealisasikan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut.

PDI Perjuangan melalui Kongres V di Bali, merekomendasikan dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merasa khawatir jika GBHN dihidupkan kembali akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.

Sumber: Okezone

Penulis: admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0