in

CATATAN AKHIR TAHUN 2018, MENYAMBUT TAHUN 2019 : “MENEGUHKAN KEBERSAMAAN, MEWUJUDKAN KEMAJUAN BANGSA”

OLEH : SUNANTO 

(Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah)

 

Pengantar

Dalam perjalanan kehidupan manusia, selalu saja ada periode di mana kita harus melakukan instropeksi diri atas perjalanan yang telah ditempuh. Berhenti sejenak melakukan renungan agar perjalanan selanjutnya menjadi lebih baik. Proses itu disebut sebagai metode refleksi. Menurut filsuf modern Rene Descartes, kehidupan yang tidak terefleksikan, tidak layak untuk diteruskan. Begitupun dengan kehidupan kebangsaan Indonesia, agar dapat diteruskan dengan baik, maka proses refleksi menjadi sebuah keharusan. Langkah Ihtisâb atau self-examination dari 73 tahun perjalanan Republik ini menjadi sebuah keniscayaan.

Khusus pada kurun dua dekade pasca reformasi 1998, perjalanan bangsa Indonesia mengalami pasang surut. Kita menyadari bahwa lahirnya reformasi 1998 mengubah situasi politik di tanah air. Ruang keterbukaan publik diberikan jauh lebih memadai dari pada era orde baru. Ruang kebebasan dalam politik tersebut, kemudian melahirkan banyak sekali partai politik, kelompok sosial kritis, gerakan buruh, kaum tani, pelajar, dan mahasiswa. Pemilu yang selama orde baru dijalankan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah belaka, kini tidak lagi demikian. Pemilihan presiden sebelumnya dipilih oleh MPR, dan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat, kini telah dipilih langsung oleh rakyat secara langsung.  Begitupun aktor-aktor politik banyak bermunculan, episentrum politik telah meluas tidak hanya di Jakarta, tetapi telah bergerak ke banyak daerah di Indonesia.

Pemuda Muhammadiyah (PM) adalah organisasi masyarakat sipil yang telah lama berdiri di Indonesia. PM berdiri pada 2 Mei 1932, di tengah perjuangan anak bangsa merebut kemerdekaan Indonesia. Kontek berdirinya PM tidak lepas dari kehendak kolektif untuk berjuang melawan penjajahan, penindasan, dan imperialisme. Yang berbeda dengan banyak gerakan lain, seperti Boedi Oetomo (1908), organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Yong batak, Yong Ambon, Yong Jawa, dan sebagainya, PM berdiri dialasi oleh kesadaran agama (baca:Islam) yang memiliki wawasan kebangsaan dan keumatan. Islam bagi aktifis pemuda Muhammadiyah tidak hanya sebuah tata nilai yang berhubungan dengan soal ibadah individu, melainkan juga tata nilai yang membentangkan perangkat perjuangan melawan tirani, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Pemuda Muhammadiyah (PM) merupakan salah satu exponen pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. PM lahir sebelum republik Indonesia lahir. Maka jangan ragukan lagi nasionalisme kader Muhammadiyah. Jangan timbang-timbang lagi jiwa patriotis seluruh kader Muhammadiyah di seantero negeri ini. Bagi Muhammadiyah (dan Pemuda Muhammadiyah), Republik Indonesia adalah bayi kandung yang telah dilahirkan dengan penuh kesadaran. Sebagai “orang tua”, tentulah ‘bayi Indonesia’ senantiasa dirawat, dibesarkan, dan diperjuangkan agar menjadi putra yang maju dan membanggakan.

Kini usia republik telah mencapai 73 tahun. Tentu saja banyak sekali capaian-capaian yang telah ditorehkan oleh Republik Indonesia sejak usia kelahirannya. Kita patut bersyukur, negeri katulistiwa yang dihadiahkan Allah SWT laksana surga di muka bumi ini tersaji di hadapan kita semua. Bayangkan, betapa kayanya bangsa ini. Tuhan menganugerahkan kita kekayaan material yang tersimpan baik di dalam bumi, di atas bumi, dan di lautan lepas. Belasan ribu pulau terhampar indah dengan kemajemukan flora, fauna, adat istiadat, bahasa, busana, kuliner, hingga etos budaya dan sejarah para leluhur yang menyertainya. Negara kita pun terbilang bangsa besar dengan jumlah penduduk terbesar  ke empat setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Tantangan dan Permasalahan utama Bangsa

Dalam perjalanan da’wah yang kami lakukan dari satu daerah ke daerah lain, dari timur hingga barat Indonesia, kebesaran bangsa ini tak luput juga dari persoalan yang mengikutinya. Saya menilai bahwa bangsa ini masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan kemunduran kebudayaan. Hal ini senada dengan pernyataan resmi PP Muhammadiyah yang termaktub dalam dokumen resmi “pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua”. Dalam dokumen itu dijelaskan persoalan yang masih melilit bangsa ini yakni:[1]

…Di tengah kecenderungan baru kesemarakan Islam di ruang publik terdapat masalah keumatan menyeruak ke permukaan seperti kemiskinan, kepemimpinan, komoditisasi agama, konservatifisme dan formalisasi agama yang mengabaikan kemajuan dan substansi, bias pandangan dalam memaknai kemajemukan, dan belum terciptanya relasi sosial yang berkeadilan gender.”

Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat dilihat dari indek rasio gini. Memang klaim pemerintah melalui angka-angka statistik dinyatakan adanya kabar positif terkait progress report tentang ketimpangan sosial.[2] Hanya saja, kita tidak bisa abai adanya rasa ketimpangan yang disaksikan langsung oleh masyarakat. Perlu rasanya kita melihat data pembanding untuk memeriksan data ketimpangan. Hasil riset INFID soal ketimpangan sosial menyebutkan bahwa, “Delapan dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya kenaikan ketimpangan sosial yang merata di seluruh wilayah Indonesia selama 2016-2017”.[3] Survei Ketimpangan sosial oleh Infid dilaksanakan pada Agustus-Oktober 2017 di 34 provinsi. Dari total 2,250 orang responden, 84% di antaranya mempersepsikan adanya ketimpangan.  Ada 10 ranah yang disebut sebagai sumber ketimpangan sosial di Indonesia oleh Infid, yaitu, penghasilan (71,1%), lalu pekerjaan (62,6%), rumah/tempat tinggal (61,2%), harta benda (59,4%), serta kesejahteraan keluarga (56,6%), pendidikan (54%), lingkungan tempat tinggal (52%), terlibat dalam politik (48%), hukum (45%), serta kesehatan (42,3%).

Adanya asumsi bahwa kebijakan berorientasi kepada kalangan elit dan oligarkis seperti tak bisa dielakkan. Data menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia ini hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya saja. Hal ini pernah disampaikan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Dalam sebuah kesempatan, ia  mengatakan, “ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal, yang terlihat bahwa 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin. Kepemilikan lahan perkebunan dan pertambangan dikuasai segilintir kelompok pengusaha dan dikuasai asing dan konglomerat CPO-nya. Jalan raya semuanya berbayar. Jalan tol juga ditawarkan ke investor. “[4]

Dalam laman resmi Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID) digambarkan bahwa Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Hal ini juga telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017. Menurut survei tersebut, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.[5]

Apa yang tergambar dari adanya ketimpangan sosial di tengah masyarakat adalah karena adanya realitas oligarki politik/ekonomi. Riset yang dilakukan Richard Robison, dan Vedi R Hadiz sangat menyumbang banyak tentang realitas oligarki politik ekonomi di Indonesia pasca reformasi.[6] Selain itu, secara lebih khusus Jefrey Winter melakukan riset dan telah menuliskannya dalam bentuk buku yang berjudul oligarki.[7] Pasca otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan, espektasi publik sangat tinggi sekali. Capaian yang dibayangkan adalah adanya pembangunan yang progresif di daerah, urusan publik banyak diselesaikan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah, dan seterusnya. Bayangan yang indah-indah tentang desentralisasi tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang terjadi di lapangan praktik. Kata Vedi R. Hadiz, “It has been noted that a major problem confronting neo-institutionalists is that decentralization does not always work in the way it is supposed to.”[8]

Desentralisasi ternyata tidak banyak melahirkan masyarakat sipil yang kritis, civilized, berperan dalam partisipasi pembangunan. Menurut Hadiz, adanya desentralisasi tidak semerta merta membawa angin segar atas lahirnya masyarakat sipil yang kritis. Apalagi anasir-anasir neo-institusional sering meninggalkan faktor politik. Desentralisasi justru melahirkan konsolidasi kaum predator atau kaum gangster warisan orde baru yang membajak desentralisasi di aras lokal. “The most notable aspect of this constellation is that predatory interests nurtured under the Soeharto regime’s formerly vast, centralized system of patronage —which extended from the Presidential palace in Jakarta down to the provinces, towns and villages— have largely survived and remain intact (Robison and Hadiz, 2004).

Kelompok predator politik ekonomi itu sering sekali membajak banyak anggaran publik yang muncul dengan berbagai modus. Ada modus dimana kekerabatan sangat kuat sehingga mampu memengaruhi arena politik daerah. Terdapat pula modus oligarki yang menggunakan baju paramiliter yang memiliki kekuatan lobi dan pengaruh kuat di beberapa daerah. Kelompok-kelompok ini sejatinya adalah warisan orde baru yang mampu memengaruhi para pembuat keputusan politik di daerah. Umumnya, projek-projek APBD sering kali mereka dominasi. Dengan adanya kekuatan modal, dan kekuatan paramiliter, mereka juga memanfaatkan ruang politik lokal untuk mendudukkan atau mendukung orang-orangnya di momentum pilkada.

Persoalan seperti digambarkan di atas, semakin parah dengan maraknya habitus politik uang dalam politik ekonomi Indonesia. Politik uang merupakan salah satu momok demokrasi di banyak negara bangsa, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Catatan soal bagaimana politik uang banyak terjadi dalam ruang politik di daerah maupun nasional ditulis secara rapi di antaranya oleh lembaga riset, Research Centre for Politics and Government (polGov) Universitas Gajah Mada.[9] Dari riset tersebut, tampak bahwa hampir di semua daerah, politik uang selalu terjadi dan lebih parahnya sering berkait kelindan dengan realitas patronase dan klientisme lokal. Riset yang dilakukan Polgov tersebut tersebar di hampir semua pulau besar di Indonesia baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua. Persebaran daerah riset tersebut bisa mewakili banyak daerah untuk menggambarkan persebaran politik uang dan praktik patronase dan klientisme.

Harus kita sepakati dan sadari bahwa politik uang menjadi musuh demokrasi karena praktik politik uang akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggara negara. Dari berbagai studi yang pernah ada, politik uang dalam kontestasi pilkada, berkorelasi positif terhadap realitas lahirnya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK, atau menjadi terdakwa karena pengembangan kasus tindakan korupsi. Dampak Panjang dari kondisi tersebut, rakyat yang semestinya memeroleh pelayanan prima dari kebijakan daerah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat, menjadi bancakan elit politik daerah.

Persoalan lain yang patut kita bentangkan adalah adanya politisasi SARA dalam konteks politik. Politisasi SARA yang kami maksudkan di sini adalah adanya upaya secara sengaja, sistematis, dan terencana melakukan kampanye politik dengan memanfaatkan sentimen SARA. Sentimen SARA diproduksi sedemikian rupa, untuk membangun solidaritas, dan muara akhirnya adalah adanya dukungan elektoral. Laporan hasil riset bawaslu RI tahun 2017 setebal 82 halaman menyebutkan bahwa kampanye politik dengan memanfaatkan sentimen SARA itu diproduksi oleh tim khusus yang memiliki keahlian strategi, pakar politik, para konsultan profesional, yang dibayar khusus oleh kandidat. Produk kampanye itu kemudian disebarluaskan oleh elit politik yang memanfaatkan jejaring sosial, organisasi massa, hingga tim buzzer yang khusus dibayar untuk mensosialisasikan isu SARA kepada calon pemilih. Selain media konvensional seperti spanduk, baliho, ruang publik keagaman seperti tempat ibadah juga dimanfaatkan untuk kampanye politik berbau SARA. Puncaknya, media sosial seperti face book, Instagram, twitter, whatsapp, dan lain-lain dimanfaatkan sebagai pengantar pesan paling efektif. Sehingga dalam waktu singkat pesan berantai berbau SARA sangat mudah tersebar.

Besarnya dampak negatif dari adanya politisasi SARA itu, banyak tokoh-tokoh yang menyayangkan dan menyesalkan. Mengingat keragaman etnis, suku, Bahasa, agama, warna kulit dengan segenap kebudayaannya, seperti dua sisi mata uang. Satu sisi mampu membuat persatuan Indonesia, dan sisi lain mampu membuat perpecahan. Jika keragaman itu dikelola dengan mengedepankan harmoni dan toleransi otentik, maka persatuan yang akan kita dapatkan. Namun jika keragaman itu justru dipicu konflik, dicari perbedaannya, diolah menjadi bahan kempanye hitam, maka sentimen chauvinistik, primordial menjadi tak terhindarkan. Jika tidak segera ditata kembali, maka politik barbar sangat mungkin bisa terjadi.

Ihtiar Memajukan Bangsa

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, Pemuda Muhammadiyah harus konsisten sebagai sebuah gerakan Da’wah organisasi kepemudaan bernafas Islam-Muhammadiyah yang mengusung cita-cita keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, dan kebahagiaan. (Ali Imran 104, Ali Imran 110, As Shaff 4,10-14, dan QS. Al Maun). Kita harus sadar bahwa pemuda muhammadiyah tidak berada dalam ruang hampa. PM ada di relasi dialektis struktur ekonomi-politik di Indonesia dan global. Dalam relasi dialektis tersebut, Pemuda Muhammadiyah menekankan struktur ekonomi-politik yang berorientasi pada keadilan, pemetaraan, keadaban, kesejahteraan, dan berkemajuan.

Bonus demografi yang akan diisi oleh jutaan pemuda Indonesia, belum diiringi oleh kapasitas Sumber daya manusia yang mumpuni. Jumlah sarjana masih sangat sedikit dibanding alumni Pendidikan tingkat Pendidikan dasar dan menengah. Hal itu diperparah dengan kondisi keahlian khusus (soft skill) yang masih rendah, dan tidak merata di tengah kaum muda Indonesia. Pengangguran terjadi di kota-kota akibat sulit memasuki dunia kerja karena rendahnya baik pengalaman kerja atau riwayat Pendidikan. Sementara pengangguran di desa-desa disebabkan olah makin sedikitnya kepemilihan atas tanah sehingga pemuda desa tak lagi bisa menggarap tanah untuk pertanian. Saat ini pemuda desa banyak beralih profesi menjadi buruh tani yang bekerja di perkebunan-perkebunan skala besar yang dimiliki oleh kelas pemodal besar. Problem rendahnya upah yang mereka terima, tekanan kerja yang semakin tinggi, keselamatan kerja yang jauh dari baik, serta persoalan struktural lain senantiasa menghantui kaum muda. Akibatnya kemampuan kaum muda untuk memiliki rumah, untuk menikah dengan layak, memeroleh pendidikan tinggi semakin tidak mudah. Fenomena ini hampir terjadi di banyak tempat.

Problem internal umat Islam juga tidak sederhana. Selain problem-problem yang dijelaskan tadi, terdapat pula tantangan perebutan tafsir agama di arena keagamaan di Indonesia. Munculnya ideologi Islam Kanan extrim sering sekali bersinggungan langsung dengan basis kader Pemuda Muhammadiyah di berbagai tingkat struktur organisasi.  Kader pemuda Muhammadiyah dapat berpotensi terbawa arus sangat kanan sekali. Namun dari sisi yang berbeda, kader PM dan bangsa Indonesia secara umum, tidak juga dapat menghindari turbulensi budaya luar yang tak sejalan dengan khittah budaya luhur bangsa Indonesia.

Untuk itu, di tengah berbagai persoalan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua secara berjamaah untuk melakukan da’wah kebangsaan sebagai berikut:

  • Merevitalisasi dan membumikan gagasan Islam rahmatan lil Alamin, Islam wasathiyah, dan Islam yang berkemajuan di tengah turbulensi ideologi agama yang menghantam fondasi bangsa Indonesia.
  • Merevitalisasi gerakan politik nasional melalui gerakan transformasi kebangsaan yang membumikan nilai-nilai politik yang berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan.
  • Merevitalisasi praktik kebijakan ekonomi Indonesia dengan perangkat ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang telah manifes dalam konstitusi Republik Indonesia.

Penutup

Persoalan bangsa yang kompleks tersebut sangat bergantung dari bagaimana pemimpin bangsa menyelesaikan persoalan. Dalam bahasa lain, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu melayani dengan baik. (Good Leaders must become good servant). Artinya pemimpin yang benar-benar tulus, rela berkorban, dan sungguh-sungguh memikirkan nasib bangsalah yang dapat membawa bangsa ini menjadi negara besar, berkemajuan dan disegani banyak bangsa lain.

Dalam konteks memajukan bangsa Indonesia, diperlukan figur-figur pemimpin yang berorientasi pada pelayanan, dan kemajuan bangsa. Pemimpin yang lahir secara otentik, berproses dan memiliki jiwa patriotis. Upaya transforamsi kebangsaan tidak akan lahir tanpa adanya kerja sama, atau sinergi dari berbagai pihak. Jika kita bisa maju Bersama, mengapa harus maju sendiri? Untuk itu, melalui forum ini saya mengajak kita semua untuk meneguhkan kebersamaan, dan mewujudkan kemajuan bangsa.

 

Footnote :

[1] Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad ke Dua, Dalam Tanfids Muktamar Muhammadiyah 46, dalam BERITA RESMI MUHAMMADIYAH, No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M, hal hal 18-20.

[2] https://tirto.id/memeriksa-klaim-jokowi-tentang-inflasi-dan-rasio-gini-cuHe

[3] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42989531

[4]https://www.merdeka.com/uang/ketimpangan-ekonomi-harta-4-orang-terkaya-ri-setara-milik-100-juta-penduduk-miskin.html

[5] http://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/

[6] Robison, Richard and Vedi R Hadiz. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. London and New York: Routledge. 2004.

[7] Jeffrey A. Winters, Oligarki terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

[8] Development and Change 35 (4): 697–718 (2004). Institute of Social Studies 2004. Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX42DQ, UK dan 350 Main St., Malden, MA 02148, USA

[9] Edward Aspinall, Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientisme pada Pemilu Legislatif 2014, PolGov, Yogyakarta, Januari 2015

Penulis: admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0