admin
PPPM – Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) Mukayat Al-Amien menyatakan bahwa semua ideologi pada dasarnya bersifat transnasional. Apalagi diera globalisasi, semua bisa menjadi transnasional. Ia mencontohkan pop culture dari korea selatan dan gerakan LGBT dari eropa/barat.
“Hari ini gerakan transnasional bersinggungan dengan ideologi negara, sehingga pemerintah perlu membatasi gerakan mereka. Muhammadiyah dan NU yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, harus ikut aturan main. Pancasila adalah aturan main, atau darul ahdi wasahada,” tegasnya di Jakarta, Senin (02/09/2019).
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik ‘Melawan Propaganda Arus Gerakan Transnasional Agama’ yang diselenggarakan Civil Soecity Network (CSN).
Menurut Mukayat -sapaan akrannya, gerakan transnasional masuk ke Indonesia paska reformasi. Dimana ketika kebebasan berkumpul, berserikat, berbicara dibuka selebar-lebarnya. Sehingga gerakan transnasional menjadi tumbuh dan berkembang di Indonesia.
“Selain ideologi agama, ada juga pemahaman yang mengusung tentang idelogi kebebasan dan HAM. Contoh gerakan LGBT yang menuntut kebebasan dan HAM,” ujarnya.
Pria asal Lamongan itu menambahkan, ada 2 faktor gerakan transnasional. Yang pertama adalah faktor internasional, karena ada ketidakadilan dunia kepada Islam. Dimana Islam selalu dijadikan objek ekspansi ekonomi, ekspansi kekusaan dan ekspansi politik.
Contoh kasus Palestina, dimana setiap hari ada orang yang mati tidak ada masalah di kacamata internasional. Contoh lainnya, Irak, Syiriah, Lebanon dll.
“Dalam kajian orientalis Islam adalah kelompok rendah atau lampau (the older). Liberalisme sebagai bentuk penjajah ekonomi dengan agen-agennya menaklukkan negara-negara berkembang. Sehingga berempati pada kejadian tersebut, sehingga wajah Islam dimana-mana dunia tidak berpihak pada Islam,” terang Mukayat.
Hal ini yang menumbuhkan kesadaran gerakan transnasional Islam untuk bersatu dan bergerak lebih maju melihat ketidakadilan global terhadap Islam. Ia juga menyinggung nilai-nilai Pancasila yang hanya sebatas sebagai simbol. Dicontohkan bagaimana perlakuan tidak adil seorang nenek mencuri 3 kayu magrove dihukum 2 tahun, sedangkan koruptor juga dihukum 2 tahun.
“Ini sebagai bukti ada kesenjangan ekonomi dan hukum, serta adanya ketidakadilan berbangsa dan bernegara,” tegas Mukayat.
Kekuatan identitas organisasi sebagai gerakan sosial keagamaan, baik Muhammadiyah maupun NU harus menjaga dan membina warganya agar tidak dipapar gerakan transnasional. Banyak masjid dan sekolah diambil oleh gerakan transnasional, baik NU dan Muhammadiyah.
Mahasiswa S3 FISIP Universitas Airlangga (Unair) itu menambahkan gerakan wathosyiah sebagai kontekstualisasi ajaran Islam. Berikut pentingnya membumikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara sehingga ada implementasi dan kohesi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk politisi dan ulama.
“Dan, kebijakan pemerintah yang harus tegak lurus dalam hukum,” demikian Mukayat.
